Satpol PP Taput Siap Tindak Tambang Pasir Ilegal di DAS Sigeaon Pekan Depan

bila salsabila4 minggu ago

7 3 minutes read

Aktivitas penambangan pasir ilegal di kawasan Lumban Ratus kembali mencuat, khususnya di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Sigeaon. Meskipun sebelumnya sempat ada tindakan penertiban, praktik yang melibatkan penggunaan mesin dompeng untuk menyedot pasir ini kini beroperasi secara masif. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran, baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat, mengenai dampak lingkungan dan legalitas dari aktivitas tersebut.

Penambangan Pasir Ilegal di DAS Sigeaon

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada Jumat (18/9/2026), terdapat sekitar 15 titik yang teridentifikasi sebagai lokasi aktivitas penambangan pasir. Para pelaku menggunakan mesin dompeng untuk mengeruk pasir dari dasar sungai dan kemudian mengalirkannya melalui pipa sentrifugal menuju tempat penampungan sementara sebelum diangkut menggunakan dump truk.

Aktivitas penambangan ini tersebar mulai dari Desa Parbubu Pea di Kecamatan Tarutung hingga Desa Pansur Napitu di Kecamatan Siatas Barita. Maraknya kegiatan ini mengundang spekulasi di kalangan masyarakat mengenai adanya pembiaran dari pihak berwenang, yang seharusnya bertanggung jawab dalam menegakkan hukum.

Sejarah Penutupan dan Kembalinya Aktivitas Ilegal

Perlu diingat bahwa lokasi penambangan pasir ini sebelumnya telah ditutup pada bulan Juni 2026. Bupati Taput JTP Hutabarat dan mantan Kapolres Taput AKP Ernis Sitinjak pernah mengunjungi lokasi tersebut untuk menertibkan aktivitas penambangan, menyusul protes dari warga sekitar yang menuntut penutupan tambang. Namun, hanya dalam waktu tiga bulan pasca penutupan, aktivitas penambangan pasir ilegal tersebut kembali marak.

Identitas Pelaku dan Legalitas Penambangan

Ketika tim penegak hukum melakukan pemantauan di lokasi, tidak ada satu pun individu yang mengaku sebagai pemilik mesin penyedot pasir atau pemilik tangkahan. Sebagian besar orang yang ada di lokasi mengaku hanya bekerja sebagai buruh atau sopir truk. Hal ini menunjukkan adanya potensi jaringan yang lebih luas dalam praktik tambang pasir ilegal ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, praktik pertambangan tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hukum. Pasal 158 menyatakan bahwa pelaku bisa dikenakan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Sanksi tersebut juga berlaku bagi mereka yang terlibat dalam distribusi, penampungan, dan penjualan hasil tambang ilegal.

Respons dari Pihak Berwenang

Kepala Satpol PP Taput, Jakkon Marbun, melalui Kabid Penegakan Perda David Nainggolan, menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik tambang pasir ilegal ini mulai pekan depan. Pernyataan ini disampaikan setelah mereka menerima konfirmasi dan data lapangan mengenai 15 titik lokasi penambangan pada Jumat sore.

“Kami akan menindaklanjuti,” tegas David saat dihubungi melalui pesan WhatsApp. Ketika disajikan dengan bukti berupa foto dan video mengenai banyaknya titik lokasi penambangan, David terlihat terkejut. “Sampai 15 titik? Setahu kami di kawasan itu (Lumban Ratus) hanya ada 5 titik,” ungkapnya.

Komitmen Penegakan Hukum

Meski demikian, David menegaskan komitmen Satpol PP untuk menindak para pelaku penambangan ilegal dalam waktu dekat. “Minggu depan kami akan angkat semua,” tegasnya, menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah ini.

Dalam kesempatan yang sama, pihak kepolisian juga telah dihubungi untuk memberikan konfirmasi mengenai situasi ini. Kasat Reskrim Polres Taput AKP Iwan Hermawan dan Kanit Tipidter Ipda Suandi Situmorang diharapkan dapat memberikan tanggapan resmi terkait penanganan kasus penambangan pasir ilegal di kawasan tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi yang diterima dari kepolisian.

Dampak Lingkungan dari Penambangan Pasir Ilegal

Penambangan pasir ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak serius terhadap lingkungan. Kegiatan ini dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem sungai dan mengganggu keseimbangan alam. Beberapa dampak negatif dari penambangan pasir ilegal antara lain:

Pengikisan tanah yang dapat mengakibatkan longsor.
Kerusakan habitat ikan dan biota sungai lainnya.
Pencemaran air akibat limbah yang dihasilkan.
Perubahan aliran sungai yang bisa memicu banjir.
Dampak sosial bagi masyarakat sekitar yang bergantung pada sumber daya air yang bersih.

Peran Masyarakat dalam Mengawasi Aktivitas Pertambangan

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Kesadaran akan dampak negatif dari penambangan ilegal dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Beberapa langkah yang bisa diambil masyarakat antara lain:

Mengorganisir forum diskusi untuk membahas isu-isu lingkungan.
Membentuk kelompok pengawas yang dapat melaporkan aktivitas ilegal.
Menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah setempat untuk meningkatkan kesadaran.
Mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya menjaga lingkungan.
Berpartisipasi dalam program-program pelestarian lingkungan.

Pentingnya Penegakan Hukum yang Tegas

Untuk mengatasi masalah penambangan pasir ilegal, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Pemerintah harus berkomitmen untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup dari praktik-praktik yang merugikan. Tindakan yang harus diambil meliputi:

Melakukan pemantauan rutin terhadap lokasi-lokasi yang rawan penambangan ilegal.
Menjalin kerjasama antar instansi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
Memberikan sanksi yang tegas kepada para pelanggar hukum.
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum pertambangan.
Memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang praktik penambangan yang sesuai dengan aturan.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan aktivitas penambangan pasir ilegal dapat diminimalisir dan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum, masa depan lingkungan yang lebih baik dapat terwujud.