Mahasiswa Gelar Demontrasi di Kantor PUPR Tapsel Usai Terungkapnya Berbagai Skandal

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Pemuda Menuju Tapanuli Selatan Bangkit di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (PUPR-Tapsel) menarik perhatian publik. Demonstrasi yang berlangsung kemarin adalah jilid kedua dari serangkaian protes yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah. Puncak dari demonstrasi ini adalah ketika mahasiswa mengungkapkan berbagai skandal yang diduga terjadi dalam pengelolaan proyek di Dinas PUPR.

Penyampaian Tuntutan oleh Koordinator Aksi

Raynaldi K Siregar, yang menjabat sebagai koordinator aksi, menyampaikan orasi yang menuntut pihak Kepala Dinas PUPR-Tapsel untuk hadir dan memberikan tanggapan secara langsung. Dalam aksi sebelumnya, yang berlangsung seminggu lalu, pihak Dinas tidak memberikan klarifikasi atau tanggapan terhadap aspirasi yang telah disampaikan. Hal ini menunjukkan kurangnya responsivitas dari pihak yang berwenang terhadap keluhan masyarakat.

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Dalam orasinya, Ray juga menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Ia menyebutkan adanya sejumlah kejanggalan dalam proyek-proyek yang dikelola oleh Dinas PUPR-Tapsel untuk Tahun Anggaran 2025. Temuan ini menjadi dasar bagi mahasiswa untuk meminta perbaikan dan tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat.

Temuan Kecurangan dalam Proyek

Raynaldi menjelaskan bahwa berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat banyak kejanggalan dalam spesifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk berbagai proyek yang dikelola oleh Dinas PUPR. Beberapa proyek yang disebutkan antara lain:

• Rehabilitasi Jalan Parkayuan-Huta Pohan di Kecamatan Saipar Dolok Hole.
• Rehabilitasi Jalan Sibadoar-Simpang Parkayuan di Kecamatan Saipar Dolok Hole.
• Peningkatan Jalan Hauapan-Sibadoar di Kecamatan Saipar Dolok Hole.
• Peningkatan Jalan Siuhom-Nauli di Kecamatan Angkola Barat.

Tuntutan Aksi Unjuk Rasa

Dalam aksi kedua ini, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi tersebut menyampaikan beberapa tuntutan krusial kepada pihak berwenang. Tuntutan tersebut mencakup:

• Mendesak Bupati Tapanuli Selatan untuk segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas PUPR-Tapsel serta pejabat pembuat komitmen (PPK), Direktur Teknis (Dirtek), dan pengawas proyek. Hal ini penting mengingat proses pengerjaan proyek yang telah melebihi batas kontrak, yang berpotensi mengakibatkan kualitas bangunan yang tidak memadai.
• Meminta agar Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan memberikan perhatian serius terhadap isu ini dengan memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR serta PPK dan pengawas proyek. Mereka menduga bahwa ada kerugian yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, yang berpotensi mengarah pada tindakan korupsi.

Respon Dinas PUPR

Sayangnya, meskipun telah melakukan dua kali aksi unjuk rasa, pihak Dinas PUPR Tapanuli Selatan tidak memberikan jawaban yang memadai atas tuntutan yang disampaikan. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan mahasiswa yang berharap pihak berwenang bersikap lebih responsif terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.

Rencana Aksi Selanjutnya

Raynaldi K Siregar mengungkapkan bahwa mereka berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa jilid III sebagai bentuk lanjutan dari perjuangan ini. Pemberitahuan mengenai rencana tersebut telah disampaikan kepada staf Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan, dan mereka berencana untuk mengerahkan lebih banyak massa dalam aksi mendatang, yang dijadwalkan berlangsung pada minggu depan.

Tindakan ini menunjukkan tekad mahasiswa untuk terus memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek di daerah Tapanuli Selatan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan, mahasiswa berharap dapat mendorong perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pentingnya Keterlibatan Mahasiswa dalam Isu Publik

Peran mahasiswa dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah sangatlah vital. Dalam konteks ini, aksi unjuk rasa bukan hanya sekadar bentuk protes, tetapi juga sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang lebih luas. Gerakan mahasiswa memiliki potensi untuk menjadi penggerak perubahan, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Peran Media Sosial dalam Mobilisasi Aksi

Di era digital saat ini, media sosial memainkan peran penting dalam mobilisasi aksi dan penyebaran informasi. Mahasiswa dapat memanfaatkan platform tersebut untuk mengumpulkan dukungan, menyebarkan berita mengenai aksi mereka, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan cara ini, mereka dapat meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu yang dihadapi dan mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam gerakan tersebut.

Kesadaran Publik dan Tanggung Jawab Bersama

Kesadaran publik terhadap isu-isu seperti dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan transparan. Oleh karena itu, tidak hanya mahasiswa, tetapi juga masyarakat umum harus berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Tanggung jawab ini harus menjadi perhatian bersama agar pengelolaan sumber daya publik dapat dilakukan dengan baik.

Harapan untuk Masa Depan

Melalui aksi demonstrasi ini, mahasiswa berharap dapat mendorong perubahan yang positif dalam pengelolaan proyek di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan menuntut perbaikan dan keterbukaan dari pemerintah, mereka berupaya memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat. Harapan ini bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk generasi mendatang agar dapat menikmati hasil pembangunan yang berkualitas.

➡️ Baca Juga: Pemeriksaan NURFAIZA 03 oleh PT NIS: Perjanjian Charter dan Kronologi Pelayaran Terperinci

➡️ Baca Juga: Menyusun Roadmap Pertumbuhan Usaha Jangka Panjang yang Terarah dan Efektif