DPRD Kalteng Menampung Aspirasi dari Penambang untuk Kebijakan yang Lebih Baik

bila salsabilaApril 14, 2026

5 3 minutes read

Dalam dinamika pertambangan di Kalimantan Tengah, aspirasi penambang menjadi fokus utama yang perlu didengar dan dipahami oleh pemerintah. Di tengah tantangan regulasi yang ada, penambang rakyat menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi kegiatan mereka. Melalui audiensi yang diadakan oleh DPRD Provinsi Kalteng, suara penambang dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Audiensi DPRD Kalteng dengan Aliansi Penambang Rakyat

Pada tanggal 14 April 2026, Wakil Gubernur Edy Pratowo menghadiri audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Pertemuan ini diadakan untuk mendiskusikan berbagai isu terkait penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat. Ketua DPRD, Arton S. Dohong, memimpin pertemuan ini dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum yang melingkupi pertambangan rakyat.

Tujuan Audiensi

Tujuan utama dari audiensi ini adalah untuk menggali informasi dan mendapatkan gambaran nyata mengenai jaminan hukum bagi penambang rakyat. Hal ini penting mengingat banyaknya penambang yang beroperasi tanpa kepastian hukum yang jelas, sehingga mereka sering kali menghadapi penertiban yang tidak menguntungkan.

Respon Positif dari Aliansi Penambang Rakyat Kalteng

Ketua Umum Aliansi Penambang Rakyat Kalimantan Tengah, Agus Prabowo Yesto, menyampaikan rasa terima kasihnya atas respons positif dari pemerintah dan DPRD. Menurutnya, audiensi ini merupakan langkah awal dalam mencari solusi bagi penambang rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Kalteng. Ia menegaskan bahwa tujuan mereka bukan untuk menyalahkan pemerintah atau kepolisian, tetapi lebih kepada membangun dialog untuk mencari solusi yang konstruktif.

Kolaborasi untuk Solusi Bersama

APR-KT berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah agar bersinergi dengan masyarakat penambang. “Kehadiran APR-KT bertujuan untuk menciptakan ruang diskusi antara pemerintah dan penambang, agar kita bisa bersama-sama menemukan solusi terbaik serta perlakuan yang adil bagi penambang di Kalteng,” ujarnya dengan tegas.

Pentingnya Regulasi yang Mendukung Penambang Rakyat

Dalam pertemuan tersebut, APR-KT juga mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat dan daerah, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk memperhatikan syarat-syarat mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Mereka berharap agar regulasi yang ada tidak memberatkan masyarakat kecil yang terlibat dalam kegiatan penambangan.

Permintaan Penyederhanaan Regulasi

Wakil Gubernur Edy Pratowo mendengar dengan seksama aspirasi tersebut dan memastikan bahwa Pemprov Kalteng akan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti hal ini. Ia menyebutkan bahwa pemerintah akan mengirimkan surat kepada Kabupaten/Kota untuk mempercepat proses validasi data usulan WPR. Selain itu, Pemprov juga akan melakukan pertemuan dengan Komisi DPR RI serta sejumlah Menteri yang terkait dengan sektor pertambangan.

Pemprov Kalteng akan mempercepat validasi data WPR.
Pertemuan dengan Komisi DPR RI dilakukan untuk membahas masalah pertambangan.
Regulasi akan disederhanakan agar tidak membebani penambang rakyat.
Komunikasi yang baik dengan semua pihak diharapkan dapat mempercepat solusi.
Pemerintah berusaha memberikan jaminan bagi ekonomi masyarakat.

Mengatasi Beban Regulasi bagi Penambang Kecil

Edy Pratowo menekankan pentingnya perlakuan yang berbeda antara usaha rakyat dan izin usaha pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh perusahaan besar. “Jangan sampai pemerintah membebankan persyaratan yang sama antara penambang rakyat dan perusahaan yang memiliki modal besar. Kita perlu mempertimbangkan kondisi yang ada,” jelasnya dengan tegas.

Komitmen Pemprov Kalteng

Pemprov Kalteng berkomitmen untuk menciptakan ruang bagi penambang rakyat agar dapat beroperasi dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya memberikan jaminan bagi ekonomi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Edy Pratowo menegaskan bahwa upaya ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mendukung perekonomian lokal.

Kehadiran Forkopimda dan Stakeholder Terkait

Dalam audiensi ini, turut hadir berbagai unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, termasuk Pj. Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden dan beberapa Kepala OPD terkait seperti Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalteng, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung penambang rakyat dan mengembangkan kebijakan yang lebih baik.

Sinergi Antara Pemerintah dan Penambang

Audiensi ini merupakan langkah yang positif dalam upaya membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat penambang. Dengan mendengarkan aspirasi penambang, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri pertambangan di Kalteng.

Dengan adanya dialog yang terbuka dan konstruktif, diharapkan kedepannya akan tercipta kebijakan yang tidak hanya mendukung keberlangsungan usaha penambang rakyat, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. DPRD dan Pemprov Kalteng berkomitmen untuk terus melanjutkan dialog ini agar aspirasi penambang Kalteng dapat terwujud dalam bentuk kebijakan yang nyata.