Pembangunan desa mandiri menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Tengah. Dengan penguatan kemandirian ekonomi desa, diharapkan masyarakat dapat lebih berdaya dan mandiri. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang dilaksanakan dalam kerangka Musyawarah Desa (Musdes) yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada acara Temu Raya BPD ke-III yang diadakan di Kabupaten Buol, sekitar 3.000 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung inisiatif ini.
Komitmen BPD dalam Pengembangan Desa Mandiri
Pernyataan tegas mengenai komitmen BPD untuk mendukung program desa mandiri disampaikan oleh Ketua Umum PP PABPDSI, H. Fery Radiansyah. Dalam acara yang berlangsung pada Rabu, 9 September 2026, Fery menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh anggota BPD dalam proses perencanaan dan implementasi KDKMP. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, melainkan juga harus berakar dari kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.
Fery menyampaikan, “BPD se-Sulawesi Tengah siap menyukseskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Desa. Musdes seharusnya menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk berbicara mengenai kebutuhan mereka, mengeksplorasi potensi usaha, serta membangun kesepakatan yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga desa.”
Peran Strategis BPD dalam Musyawarah Desa
Dalam konteks pengembangan desa mandiri, BPD memiliki posisi yang sangat strategis. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa. Oleh karena itu, keterlibatan aktif BPD dalam setiap tahap proses, mulai dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan KDKMP, menjadi sangat penting. Hal ini memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Mendukung perencanaan dan pembentukan program
- Mengembangkan usaha yang berkelanjutan
- Melakukan pengawasan pelaksanaan program
- Menjaga transparansi dan akuntabilitas
- Menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah
Transparansi dalam Pelaksanaan Musdes
Penting untuk dicatat bahwa Musyawarah Desa tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif. Fery mengingatkan bahwa pelaksanaan Musdes harus dilakukan dengan terbuka, melibatkan semua stakeholder, termasuk pemerintah desa, anggota BPD, pengurus koperasi, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, seperti perempuan, pemuda, pelaku UMKM, kelompok tani, dan nelayan.
“KDMP harus menjadi milik bersama, bukan hanya untuk sekelompok orang saja. Musdes adalah instrumen penting untuk memastikan adanya keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta pemetaan potensi usaha yang adil,” ungkapnya. Dengan demikian, Musdes dapat menjadi sarana yang efektif untuk merumuskan program yang bermanfaat bagi semua warga desa.
Pentingnya Pengawasan Konstruktif oleh BPD
Fery juga menekankan pentingnya pengawasan yang konstruktif oleh BPD. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD bukanlah untuk menghalangi pemerintah desa atau pengurus koperasi, melainkan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini harus dilakukan secara akuntabel agar terhindar dari potensi penyimpangan.
“BPD yang kuat dan kompeten akan memperkuat pemerintah desa. Dalam pelaksanaan KDMP, BPD harus menjadi mitra strategis bagi kepala desa, menjaga aspirasi masyarakat, serta menjamin transparansi dan keberlanjutan program,” tegasnya.
Konsolidasi dan Dukungan Terhadap Koperasi Desa
Ketua PABPDSI Sulawesi Tengah, Roike Lambidju, juga menegaskan bahwa jajaran PABPDSI di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan siap melakukan konsolidasi serta memberikan pendampingan kepada anggota BPD. Mereka berkomitmen untuk menyukseskan KDKMP di seluruh desa di Sulawesi Tengah.
Roike menambahkan, “Kehadiran sekitar 3.000 anggota BPD dalam Temu Raya ini menunjukkan semangat dan kesiapan BPD se-Sulawesi Tengah. Kami akan membawa semangat ini hingga ke desa-desa agar KDKMP dibangun melalui Musdes yang demokratis, transparan, dan sesuai dengan potensi lokal.”
Momentum untuk Memperkuat Kelembagaan BPD
Acara Temu Raya BPD ke-III juga menjadi momen strategis untuk memperkuat kelembagaan BPD sebagai representasi masyarakat desa. Selain mendukung KDKMP, para peserta berkomitmen untuk mendukung Deklarasi Desa Bersinar dan memperkuat kolaborasi antara BPD, pemerintah desa, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh unsur masyarakat lainnya.
PP PABPDSI melihat KDKMP sebagai peluang besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa. Program ini dapat membantu memperluas akses pasar, mengembangkan produk unggulan lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Tata Kelola Profesional untuk Keberhasilan KDKMP
Namun, untuk mencapai keberhasilan tersebut, diperlukan tata kelola yang profesional, transparan, dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi desa. Kemandirian ekonomi desa bukan hanya tentang pembentukan koperasi, tetapi juga tentang bagaimana mengelola koperasi tersebut agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga.
Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan KDKMP dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Ini adalah langkah konkret menuju desa mandiri yang tidak hanya mengandalkan bantuan eksternal, tetapi mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Melalui program-program yang terencana dan dilaksanakan dengan baik, desa-desa di Sulawesi Tengah dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, akan sangat menentukan keberhasilan inisiatif-inisiatif ini.
➡️ Baca Juga: DKP Kepri Serahkan E-BKP Gratis kepada 145 Nelayan Buru untuk Tingkatkan Produktivitas
➡️ Baca Juga: Menjaga Motivasi Latihan Kebugaran di Musim Hujan dan Cuaca Dingin dengan Efektif
