Menteng Kleb: Urgensi Kembali ke Khittah Konstitusi Setelah Transisi Menkeu Purbaya Kandas

Jakarta – Harapan masyarakat akan terobosan signifikan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini terlihat menghadapi kenyataan yang lebih keras. Dengan memasuki pertengahan tahun 2026, optimisme terkait “akselerasi pertumbuhan” yang dijanjikan saat Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati mulai meredup, terutama setelah rilis data ekonomi yang tidak memenuhi ekspektasi.

Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Sesuai Harapan

Kusfiardi, seorang analis ekonomi dari Menteng Kleb, mencatat bahwa narasi mengenai “akselerator pertumbuhan” yang diusung Purbaya mengalami kesulitan dalam menembus hambatan struktural yang ada. Pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I-2026 yang hanya mencapai 5,1% menunjukkan adanya jarak yang cukup jauh dari target yang ditetapkan pemerintah, yaitu 5,7%.

“Strategi pengeluaran yang agresif atau front-loading yang diharapkan menjadi motor penggerak utama tidak mampu memberikan stimulus yang signifikan bagi sektor riil. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga justru tertekan oleh inflasi pangan dan energi yang terus berlanjut,” ungkap Kusfiardi dalam pernyataannya di Jakarta.

Risiko Fiskal yang Semakin Meningkat

Kegagalan untuk melakukan transformasi terlihat jelas dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang semakin memprihatinkan. Defisit anggaran yang mencapai 2,92% menandakan bahwa ruang fiskal Indonesia hampir habis. Alih-alih digunakan untuk investasi yang produktif, anggaran justru teralihkan untuk membiayai subsidi energi yang membengkak akibat harga minyak dunia yang tinggi, serta beban bunga utang yang telah mencapai Rp500 triliun.

“Digitalisasi melalui Core Tax System yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan secara instan juga belum terwujud. Rasio pajak Indonesia pada 2025 malah turun menjadi 9,31%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10,08%. Kondisi ini menimbulkan persepsi di kalangan pelaku usaha bahwa pemerintah lebih fokus pada intensifikasi pajak yang agresif terhadap pelaku lama ketimbang memperluas basis ekonomi yang sehat,” tambahnya.

Koordinasi KSSK yang Lemah

Lebih jauh, Kusfiardi menyoroti lambatnya respons otoritas fiskal dalam menangani dampak geopolitik akibat eskalasi konflik yang melibatkan AS dan Israel dengan Iran. Situasi ini dinilai kurang mendapatkan perhatian yang seharusnya, di mana Purbaya, selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dianggap tidak menunjukkan inisiatif koordinasi yang solid untuk melindungi sektor keuangan nasional.

“Ketidakhadiran kepemimpinan yang taktis di KSSK membuat pasar kehilangan jangkar. Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan yang signifikan, sementara nilai tukar Rupiah kini terpuruk di level psikologis baru Rp17.002 per dolar AS. Ini adalah sinyal darurat bahwa sektor keuangan kita sedang melaju tanpa komando di tengah badai,” tegasnya.

Krisis Kepercayaan di Pasar Global

Dampak situasi ini mulai terasa di pasar keuangan global. Kepercayaan investor semakin melemah seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap risiko populisme fiskal yang lebih mengutamakan janji-janji politik jangka pendek, seperti Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), daripada memperkuat fundamental ekonomi. Hal ini terlihat dari kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) 10-tahun yang menembus angka 7,1%, yang berdampak pada semakin mahalnya biaya utang negara.

“Transisi kepemimpinan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa pada akhirnya dianggap tidak lebih dari sekadar kosmetik dalam gaya komunikasi. Secara substansi, Indonesia justru terjebak dalam risiko fiskal yang lebih besar dengan hasil pertumbuhan yang tetap medioker,” tegas Kusfiardi.

Pentingnya Otoritas Fiskal Berbasis Konstitusi

Dalam menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian pada tahun 2026, Menteng Kleb menegaskan perlunya arah kebijakan fiskal yang lebih sejalan dengan amanat konstitusi, yaitu UUD 1945. Kusfiardi merumuskan empat pilar kepemimpinan fiskal yang sangat diperlukan Indonesia ke depan.

Empat Pilar Kepemimpinan Fiskal

• Teknokrat Populis dengan Kredibilitas Global: Diperlukan sosok “Arsitek Strategis” yang dapat menjaga kepercayaan pasar sambil menekan biaya utang, serta memiliki kepedulian domestik untuk melakukan redistribusi aset melalui pajak yang adil.
• Productive Safety Net: Kebijakan fiskal harus beralih dari bantuan sosial yang konsumtif menjadi bantuan yang produktif. Transformasi subsidi menjadi alokasi belanja produktif untuk kelas bawah dan menengah adalah suatu keharusan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah.
• Kedaulatan dan Kemandirian Fiskal: Kebijakan fiskal harus berfungsi sebagai alat perlindungan untuk industri domestik serta investasi dalam kedaulatan pangan dan energi, sehingga tidak bergantung pada modal asing yang rentan terhadap fluktuasi.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem perpajakan tidak boleh hanya menjadi alat untuk “berburu di kebun binatang”. Harus ada transparansi di mana kelompok super kaya memberikan kontribusi yang lebih besar, didukung oleh pengawasan publik yang ketat untuk meminimalisir kebocoran dalam proyek-proyek strategis.

Melihat kegagalan pencapaian target dan lemahnya koordinasi di tengah krisis, Menteng Kleb menekankan bahwa perbaikan kebijakan saja tidak cukup. Diperlukan tindakan drastis untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan rakyat.

“Sebagai solusi jangka pendek yang mendesak, Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengganti jajaran menteri ekonomi, termasuk Menteri Keuangan. Kepemimpinan saat ini telah kehilangan relevansi dan gagal menjawab tantangan zaman. Tanpa penyegaran figur Menteri Bidang Ekonomi tersebut, Indonesia akan terus terjebak dalam risiko fiskal yang lebih tinggi dengan hasil pertumbuhan yang medioker,” kata Kusfiardi.

“Indonesia tidak lagi membutuhkan individu yang hanya mahir dalam teori akademik atau sekadar berjanji di panggung politik. Kita memerlukan ‘Otoritas Fiskal’ yang mampu menyeimbangkan disiplin anggaran dengan keberanian dalam melakukan intervensi ekonomi untuk kepentingan rakyat kecil, guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera,” tutup Kusfiardi.

➡️ Baca Juga: Mengenal Strategi Menperin Politisi Hadapi Era AI

➡️ Baca Juga: Investasi Saham di Sektor Game dan Hiburan Digital untuk Mendorong Pertumbuhan Maksimal