Proyek Futsal Kutabaru Rp484 Juta, LSM BARATA Siapkan Surat untuk Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran

Polemik mengenai proyek pembuatan lapangan futsal di RW 09 Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, kini memasuki fase baru. LSM BARATA Tangerang Raya mengambil inisiatif untuk menyusun surat resmi kepada pihak berwenang guna meminta penjelasan dan evaluasi terkait berbagai masalah yang muncul dalam proyek yang anggarannya mencapai Rp484.560.000 tersebut.

Masalah yang Muncul dalam Proyek Futsal Kutabaru

Langkah LSM BARATA ini diambil setelah adanya perhatian publik terhadap papan informasi proyek yang kabarnya sempat dipasang namun kemudian dicopot. Selain itu, kondisi fisik pekerjaan yang belum memuaskan dan kesulitan pihak pelaksana dalam memberikan klarifikasi kepada media juga menjadi sorotan.

Pentingnya Klarifikasi Resmi

Ketua LSM BARATA Tangerang Raya, Puji, berpendapat bahwa masalah ini tidak bisa dianggap sepele dan harus ada klarifikasi resmi dari pihak pelaksana serta instansi yang berwenang dalam pengawasan proyek. “Kami ingin persoalan ini dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai anggaran pemerintah dipertanyakan, tetapi informasi yang dibutuhkan sulit diakses oleh masyarakat dan media,” tegas Puji.

Tiga Isu Utama yang Perlu Diterangkan

Puji menekankan bahwa terdapat tiga isu penting yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut:

• Dugaan pemblokiran nomor wartawan oleh pihak pelaksana.
• Pihak pelaksana yang tidak memberikan klarifikasi terkait pertanyaan media mengenai progres pekerjaan.
• Permasalahan papan informasi proyek yang mengalami pemasangan dan pencopotan yang mencurigakan.

“Jika tidak ada yang perlu disembunyikan, jelasnya tidak akan sulit untuk memberikan klarifikasi. Justru, jika ada upaya untuk menutupi sesuatu, publik akan semakin curiga,” ujar Puji.

Papan Informasi Proyek dan Keterbukaan Informasi

Isu mengenai papan informasi proyek juga menjadi sorotan penting. Puji menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi terkait proyek yang didanai oleh APBD. “Papan informasi itu penting karena masyarakat perlu tahu siapa pelaksananya, berapa anggarannya, sumber dananya, serta berapa lama waktu pengerjaannya. Jika ada pemasangan dan pencopotan tanpa penjelasan, tentu saja masyarakat akan mempertanyakan,” tegasnya.

Dalam konteks ini, pengawasan terhadap proyek pemerintah di wilayah Kutabaru perlu ditingkatkan, mengingat sebelumnya juga ada sorotan terhadap proyek lain yang terkait dengan papan informasi.

Peran PPK dan Konsultan Pengawas

Saat ini, fokus publik tertuju pada PPK, konsultan pengawas, dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Mereka diharapkan tidak hanya menunggu hingga pekerjaan selesai, tetapi juga melakukan pemeriksaan jika ada laporan atau indikasi ketidaksesuaian.

Aspek Legal dan Evaluasi Perusahaan

Proyek dengan nilai Rp484.560.000 dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan kualitas. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik, informasi tersebut seharusnya disampaikan dengan transparan kepada publik.

Namun, jika terdapat pelanggaran, tindakan harus diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BARATA berencana untuk terus mengawal masalah ini dan mendorong semua pihak untuk terbuka terhadap kritik serta kontrol sosial.

Pentingnya Rekam Jejak Pelaksana

Selain meminta klarifikasi, LSM BARATA juga mendorong evaluasi terhadap rekam jejak perusahaan dan pelaksana proyek jika ditemukan indikasi pelanggaran. Puji menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya perlu dilakukan pada pelaksana di lapangan.

• Pelaksanaan proyek harus memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
• Jika ada pelanggaran kontrak, kualitas pekerjaan bisa dipertanyakan.
• Aspek administrasi juga harus dievaluasi.
• Perusahaan harus diperiksa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Tindakan tegas perlu diambil jika ditemukan penyimpangan.

Puji menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin menghakimi sebelum adanya pemeriksaan yang mendalam. “Jangan langsung menuding korupsi. Mari kita periksa dokumen kontrak, spesifikasi, dan progresnya. Dari situ, kita bisa mengetahui apakah ada pelanggaran atau tidak,” lanjutnya.

Monitoring dan Pengawasan Proyek

Desakan untuk melakukan pemeriksaan juga terkait dengan kondisi pekerjaan lapangan. Dokumentasi yang diperoleh menunjukkan bahwa pemasangan wiremesh terlihat sangat dekat dengan dasar lantai, sementara penggunaan ganjal atau spacer tidak terlihat dengan jelas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian posisi tulangan dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis yang seharusnya dipatuhi.

Masyarakat juga mempertanyakan ruang lingkup pekerjaan, mengingat lokasi tersebut sebelumnya sudah memiliki lapangan. Dengan nilai proyek yang cukup besar, publik berhak untuk mengetahui secara rinci jenis pekerjaan apa saja yang dibiayai dalam proyek ini.

Transparansi dalam Penggunaan Anggaran

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya dapat dijelaskan dalam dokumen kontrak dan spesifikasi teknis proyek. Papan informasi yang mengalami pemasangan dan pencopotan tidak boleh dianggap sepele, karena masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai proyek yang menggunakan anggaran publik.

Jika papan informasi proyek memang sempat dipasang lalu dicopot, BARATA meminta pihak terkait untuk menjelaskan alasan dan dasar tindakan tersebut. “Penting bagi masyarakat untuk mengetahui semua informasi terkait proyek. Jika ada kesalahan dalam pengelolaan informasi, tentu saja akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” ujar Puji.

Komitmen LSM BARATA dalam Pengawasan Proyek

Berdasarkan semua isu yang ada, BARATA berkomitmen untuk mengawal persoalan ini dan meminta semua pihak untuk tidak alergi terhadap kritik maupun kontrol sosial. Pengawasan terhadap proyek pemerintah bukanlah bentuk permusuhan, melainkan merupakan upaya untuk memastikan bahwa uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ini, BARATA tetap membuka ruang bagi klarifikasi dan hak jawab dari semua pihak terkait, termasuk Aan Jajang, PT Gantang Shankarya Mandiri, konsultan pengawas, PPK, dan instansi terkait lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek yang menggunakan dana publik.

Dengan demikian, diharapkan semua pihak dapat berkolaborasi demi tercapainya proyek yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, serta menjamin bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

➡️ Baca Juga: Randolph Mantooth, Ikon Akting Paramedis di ‘Emergency!’ Meninggal Dunia di Usia 80 Tahun

➡️ Baca Juga: Strategi UMKM untuk Mempertahankan Motivasi dan Konsistensi dalam Pertumbuhan Bisnis