Pemprov Lampung Tingkatkan Pengendalian Inflasi dan Layanan Pertanahan untuk Stabilitas Ekonomi

bila salsabilaAgustus 12, 2026

9 3 minutes read

Pemprov Lampung berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi lokal, meningkatkan penerimaan pajak melalui integrasi layanan pertanahan, dan mempercepat program bedah rumah nasional yang ditargetkan pada tahun 2026. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memperkuat fondasi perekonomian daerah.

Pentingnya Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara daring, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, berpartisipasi aktif di Ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung. Pertemuan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi tantangan inflasi yang mungkin timbul.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas utama. Ia menyoroti program bedah rumah yang menargetkan penyelesaian 400.000 unit di seluruh Indonesia pada tahun 2026, sebuah langkah yang jauh lebih besar dibandingkan target tahun sebelumnya.

Program Bedah Rumah sebagai Strategi Pengendalian Inflasi

Program bedah rumah yang disusun melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 6 Tahun 2026 diharapkan dapat mempermudah proses bagi penerima manfaat. Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka.

Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa kerja sama antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Dalam Negeri sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sinergi yang baik antara kedua pihak diharapkan dapat menciptakan layanan yang lebih cepat dan transparan, serta memberikan kepastian hukum, yang pada gilirannya akan menguntungkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai sumber pendapatan daerah.

Tren Inflasi Nasional dan Dampaknya bagi Daerah

Mendagri juga menyambut baik laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya perbaikan dalam inflasi nasional. Inflasi yang tercatat menurun dari 3,34% (Year on Year) pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 2,88% menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian inflasi mulai membuahkan hasil.

“Angka ini cukup ideal karena target inflasi yang kita harapkan ada di angka 2,5% dengan deviasi 1%, yang berarti dalam rentang 1,5% hingga 3,5%,” tambahnya. Penurunan inflasi ini juga tercatat dengan angka deflasi month-to-month sebesar 0,14% antara bulan Juni dan Juli. Khususnya, sektor makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi yang signifikan.

Komoditas yang Perlu Diwaspadai

Meskipun ada kabar baik mengenai penurunan inflasi, kewaspadaan tetap diperlukan terhadap beberapa komoditas yang dapat menjadi penyebab kenaikan harga. Beberapa komoditas penting yang perlu diperhatikan meliputi:

Bawang merah
Emas perhiasan
Cabai merah
Cabai rawit
Telur ayam ras

Dampak Siklus Tahun Ajaran Baru terhadap Inflasi

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa meskipun harga-harga relatif terkendali, siklus tahunan tahun ajaran baru memberikan kontribusi terhadap inflasi, terutama di sektor pendidikan. Inflasi di sektor ini tercatat sebesar 0,55% di 32 provinsi, yang dipicu oleh kenaikan biaya pendidikan di sekolah dasar, taman kanak-kanak, serta bimbingan belajar.

“Kenaikan biaya pendidikan ini menyumbang inflasi masing-masing sebesar 0,01%,” ungkap Amalia. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor musiman yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengendalian inflasi di daerah.

Perbandingan Indeks Perubahan Harga antar Wilayah

Dalam analisis lebih lanjut mengenai Indeks Perubahan Harga (IPH) di Pulau Sumatera, Kabupaten Bangka Selatan mencatatkan kenaikan tertinggi sebesar 4,27%. Kenaikan ini didominasi oleh harga daging ayam ras, beras, dan cabai merah. Sementara itu, di Pulau Jawa, Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan IPH tertinggi sebesar 2,45%, dengan komoditas utama penyumbang berupa daging ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi.

Transformasi Layanan Pertanahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Transformasi pelayanan yang ditargetkan tahun ini bertujuan untuk memperbaiki Indeks Business Ready (B-Ready) Indonesia, yang saat ini berada pada peringkat 40 dari 101 negara.

“Peningkatan kualitas layanan melalui transformasi dan re-engineering sangatlah penting untuk mencapai target tersebut,” tuturnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan publik di bidang pertanahan dapat lebih efisien dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, langkah-langkah pengendalian inflasi dan peningkatan layanan pertanahan yang dilakukan oleh Pemprov Lampung, bersinergi dengan Pemerintah Pusat, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan target-target yang dicanangkan dapat tercapai dengan baik, memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat.