Mataram – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Badko Bali-Nusa Tenggara menyoroti secara tajam kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, terkait dengan kontroversi kunjungannya ke Turki. Kunjungan tersebut bersamaan dengan penundaan dua kali agenda paripurna yang seharusnya membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB untuk Tahun Anggaran 2027. Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai prioritas yang diambil oleh pemerintah daerah, khususnya dalam hal kepentingan masyarakat yang luas.
Ulasan Kritis dari HMI MPO
Ketua HMI MPO Badko Bali-Nusa Tenggara, Zulhuda Apriadi, mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai fokus kepemimpinan Pemerintah Provinsi NTB. Di tengah pembahasan anggaran, yang mencakup kebutuhan jutaan warga, ia mempertanyakan kepentingan apa yang sebenarnya diutamakan oleh pemerintah saat ini.
Menurut Zulhuda, kegiatan internasional yang merangkul nama daerah tidak seharusnya mengabaikan tanggung jawab utama pemerintahan, terutama ketika dokumen anggaran yang menjadi dasar pembangunan dan pelayanan publik masih dalam proses pembahasan dan belum selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Pentingnya Pembahasan APBD 2027
“Bagaimana mungkin NTB bisa dikenal di tingkat dunia jika pembahasan APBD 2027 terus mengalami penundaan? Kepentingan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama, dan bukan dibiarkan terhambat ketika gubernur dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang melakukan kunjungan ke luar negeri,” tegas Zulhuda dalam siaran pers yang diterima pada 28 Oktober 2026.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa slogan NTB Makmur Mendunia harus dibuktikan dengan kinerja pemerintah yang jelas, disiplin, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Diplomasi internasional harus berjalan beriringan dengan penyelesaian urusan-urusan strategis di daerah, bukan menjadi alasan untuk menunda tanggung jawab pemerintahan.
Prioritaskan Anggaran dan Koordinasi Pemerintahan
Zulhuda menekankan bahwa pembahasan serta penandatanganan dokumen APBD 2027 merupakan langkah penting dalam menentukan arah pembangunan NTB ke depan. Anggaran daerah berhubungan langsung dengan pembiayaan sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keterlambatan dalam proses ini perlu dijelaskan secara transparan kepada publik.
HMI MPO juga mempertanyakan mengapa kendala administrasi dan mekanisme penandatanganan dokumen dapat menghambat agenda paripurna yang telah direncanakan sebelumnya. “Ini bukan hanya sekadar masalah tanda tangan. Ini mencakup keseriusan dalam perencanaan, koordinasi, dan tanggung jawab pemerintahan. Publik berhak mengetahui kronologi penundaan ini, siapa yang bertanggung jawab, dan langkah konkret apa yang diambil untuk mencegah terulangnya masalah ini,” ungkapnya.
Transparansi dalam Penjelasan
Ia mendesak agar Pemerintah Provinsi NTB memberikan penjelasan yang transparan mengenai penyebab penundaan tersebut, termasuk hubungannya dengan agenda perjalanan dinas gubernur dan kepala OPD lainnya. Hal ini penting agar masyarakat bisa memahami situasi dan tidak ada yang merasa ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.
Desakan untuk DPRD NTB
HMI MPO Badko Bali-Nusa Tenggara tidak hanya mengkritik tindakan gubernur, tetapi juga mendesak DPRD NTB untuk menjalankan fungsi pengawasan secara serius terhadap jalannya pemerintahan daerah. Zulhuda meminta para wakil rakyat untuk mengkaji penggunaan kewenangan konstitusional dan mekanisme hukum yang ada jika ditemukan indikasi pelanggaran oleh kepala daerah.
“Kami mendesak DPRD NTB untuk memanfaatkan kewenangannya dalam mengevaluasi kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal. Jika ada bukti pelanggaran sumpah atau janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala daerah, atau melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD harus mengambil langkah sesuai dengan mekanisme hukum, termasuk mempertimbangkan kemungkinan pemakzulan,” tegasnya.
Tanggung Jawab DPRD dalam Pengawasan
Menurut Zulhuda, DPRD tidak sepatutnya hanya berfungsi sebagai persetujuan terhadap kebijakan eksekutif tanpa melakukan analisis kritis terhadap dampak dan proses pengambilan keputusan. “Kami berharap DPRD tidak hanya menjadi ‘stempel’ bagi eksekutif di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda. DPRD memiliki tanggung jawab politik dan kelembagaan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah tetap dalam koridor hukum dan mengutamakan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Pentingnya Keberanian dan Tanggung Jawab
Zulhuda menegaskan bahwa keberhasilan seorang gubernur tidak hanya diukur dari aktivitas diplomasi atau seberapa sering pemerintah daerah tampil di forum internasional. Ukuran utama keberhasilan adalah kemampuan untuk memastikan bahwa pemerintahan dijalankan dengan baik dan manfaat dari pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.
Ia juga mendesak Gubernur NTB untuk segera memberikan klarifikasi kepada publik mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan pembahasan APBD 2027 kembali sesuai dengan ketentuan dan untuk mengevaluasi koordinasi antar lembaga pemerintahan.
“Jangan khianati kepentingan rakyat demi agenda atau pencitraan apapun. Jika amanah kepemimpinan tidak mampu dijalankan dengan mengedepankan kepentingan rakyat, maka mundur adalah pilihan yang patut dipertimbangkan,” tegasnya.
Menjaga Kepastian Anggaran untuk Rakyat
HMI MPO menegaskan bahwa masyarakat NTB membutuhkan kepastian bahwa anggaran daerah disusun melalui proses yang transparan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Zulhuda menutup kritiknya dengan menegaskan bahwa slogan NTB Makmur Mendunia tidak boleh berhenti sebagai narasi politik, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
“Rakyat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai menjual harapan, tetapi juga pemimpin yang berani bertanggung jawab atas setiap masalah pemerintahan. Kemakmuran harus dirasakan oleh masyarakat di tanah air mereka sendiri,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Ramadan Berbagi PP Langkat: Apresiasi Tiorita untuk Anak Yatim dan Duafa
➡️ Baca Juga: Kecelakaan Fatal di Kelok Baringin, Pemotor Tewas di Jalan Solok – Padang
