DPRD Medan Menyatakan Protes Terhadap Beban Anggaran Rp500 Miliar untuk Proyek BRT
Proyek Bus Rapid Transit (BRT) yang digagas oleh Kementerian Perhubungan Darat di Kota Medan menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan. Dengan perkiraan anggaran mencapai Rp 500 miliar setiap tahunnya, proyek ini dipandang sebagai beban berat bagi keuangan daerah. Anggaran yang besar ini dikhawatirkan akan berdampak signifikan pada stabilitas APBD Pemko Medan.
Proyeksi Beban Anggaran yang Signifikan
Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak SH, mengungkapkan keprihatinan meningkatnya defisit anggaran yang harus ditanggung Pemko Medan akibat pengoperasian BRT. Saat ini, dengan hanya mengoperasikan 60 bus listrik, Pemko Medan sudah mengalami defisit anggaran sebesar Rp 81 miliar. Dengan rencana penambahan menjadi 250 unit bus, beban anggaran diperkirakan akan melonjak hingga Rp 500 miliar. “Bagaimana kajian mengenai hal ini?” tegas Paul dalam rapat evaluasi yang diadakan pada Senin (31/8/2026) di gedung dewan.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi 4, serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Irsan Idris Nasution, yang didampingi oleh Sekretaris dan beberapa kepala bidang serta stafnya. Diskusi ini berfokus pada dampak keuangan yang mungkin timbul dari proyek BRT yang ambisius.
Rekomendasi untuk Kajian Ulang
Dalam rapat itu, Komisi 4 DPRD Medan bersama Dinas Perhubungan Kota Medan sepakat untuk merekomendasikan agar Pemko Medan melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan. Keterlibatan DPRD Medan dianggap penting dalam pengawasan penggunaan anggaran untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Kita harus mempertimbangkan kemampuan APBD Pemko Medan. Jangan sampai penambahan bus untuk proyek BRT justru membebani anggaran. Beban ini harus ditanggung oleh APBD Pemko Medan, sehingga perlu ada kajian ulang untuk mencari solusi. Mungkin kita perlu meminta agar kementerian dapat menanggung beban tersebut,” lanjut Paul Simanjuntak, disetujui oleh anggota dewan lainnya.
Ketersediaan Anggaran dan Upaya Koordinasi
Menurut penjelasan Irsan Idris Nasution, untuk mendukung proyek BRT, Pemko Medan berencana menambah sekitar 250 unit bus. Saat ini, dengan hanya 60 bus yang beroperasi, Pemko sudah menanggung beban anggaran tahunan sebesar Rp 81 miliar. Hal ini menunjukkan tantangan besar dalam pengelolaan anggaran yang ada.
Irsan menambahkan bahwa keputusan mengenai biaya tambahan untuk unit bus dan kelanjutan proyek BRT masih dalam tahap pembahasan. “Pemko Medan tengah berupaya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar beban biaya ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh Pemko Medan,” ungkapnya.
Rencana Penyelesaian Proyek
Proyek BRT ini direncanakan akan selesai pada Juli 2027. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Medan dalam jangka panjang. Diharapkan, dengan adanya BRT, masyarakat akan beralih dari penggunaan mobil pribadi ke transportasi publik yang lebih efisien.
- Pengoperasian awal dengan 60 bus listrik sudah menambah beban anggaran Pemko Medan.
- Kajian ulang penting untuk memastikan keberlanjutan proyek tanpa membebani keuangan daerah.
- DPRD Medan menekankan pentingnya pengawasan anggaran dalam proyek BRT.
- Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan diharapkan dapat mengurangi beban anggaran Pemko.
- Proyek BRT ditargetkan selesai pada Juli 2027 untuk mengatasi kemacetan.
Dengan adanya perhatian yang tinggi dari DPRD Medan dan upaya koordinasi yang sedang dilakukan, diharapkan proyek BRT dapat berjalan dengan baik tanpa memberikan dampak negatif terhadap keuangan daerah. Proyek ini bukan hanya tentang penambahan armada bus, tetapi juga tentang bagaimana mengelola anggaran secara bijak demi kepentingan masyarakat Kota Medan.
➡️ Baca Juga: Rico Waas Tingkatkan Kualitas Layanan Jemaah Haji di Medan untuk Pengalaman Lebih Baik
➡️ Baca Juga: Mantan Pemain Sirkus Buka Suara di Taman Sari
