Setelah pencabutan akreditasi Universitas Darma Agung (UDA) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada 7 Juli 2026, mahasiswa semakin berani mengekspresikan keinginan mereka untuk pindah ke perguruan tinggi lain. Mereka mendesak pihak rektorat agar segera menerbitkan surat rekomendasi pindah kampus sebagai bagian dari hak mereka yang terancam. Namun, tuntutan tersebut justru memicu ketegangan antara mahasiswa dan pihak rektorat, terutama terkait biaya yang dibebankan untuk pengurusan surat pindah yang mencapai Rp2 juta.
Ketegangan di Kampus UDA
Dalam pertemuan yang berlangsung di depan Biro Rektor, Rektor UDA, Prof. Suwardi Lubis, mengeluarkan pernyataan yang memperparah situasi. Ia mengancam akan memberikan sanksi drop out (DO) kepada mahasiswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi. “Kalian belum membayar uang kuliah dan yang ikut demo akan di-drop out (DO),” tegas Suwardi Lubis.
Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh mahasiswa. Mereka mengklaim sudah melakukan pembayaran kuliah dan bahkan siap menunjukkan bukti pembayaran. Ketegangan semakin meningkat ketika Suwardi Lubis diduga mencoba mendorong salah satu mahasiswa, yang membuat Wakil Rektor III UDA, Aripin Sihombing, turun tangan untuk menenangkan situasi.
Mahasiswa Menyuarakan Aspirasi
Mahasiswa sebelumnya telah beberapa kali mendatangi rektorat untuk menyampaikan masalah yang mereka hadapi, namun hasilnya nihil. “Kami sudah datang dengan cara baik-baik, tetapi belum ada solusi. Maka dari itu, kami menggelar aksi hari ini,” ujar salah satu mahasiswa yang memilih untuk tidak menyebutkan namanya.
Selain mendesak penerbitan surat rekomendasi pindah, mereka juga menolak pembayaran Rp2 juta yang dianggap sebagai pungutan ilegal. “Kami menolak uang Rp2 juta yang diminta pihak kampus,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
- Pencabutan akreditasi UDA pada 7 Juli 2026 oleh BAN-PT.
- Biaya pengurusan surat pindah yang dibebankan sebesar Rp2 juta.
- Ancaman sanksi DO dari Rektor UDA kepada mahasiswa yang berunjuk rasa.
- Mahasiswa mengklaim telah membayar uang kuliah.
- Aksi demonstrasi mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.
Konflik yang Berkepanjangan
Kericuhan sempat mewarnai aksi ketika dua pengendara sepeda motor melintas dan membunyikan klakson panjang, mempertanyakan izin dari kepolisian. Mahasiswa pun menjelaskan bahwa mereka telah mengantongi izin untuk aksi tersebut dan mendapat pengawalan dari aparat. “Ini sudah ada izinnya. Buktinya, ini ada polisi yang mengawal,” ujar salah satu mahasiswa.
Setelah pertemuan dengan pihak rektorat tidak membuahkan hasil, mahasiswa memutuskan untuk melanjutkan aksi menuju kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara. Mereka berupaya menyampaikan langsung masalah pencabutan akreditasi serta tuntutan penerbitan surat rekomendasi pindah dan persoalan biaya yang menjadi kontroversi.
Keresahan Mahasiswa Setelah Pencabutan Akreditasi
Pencabutan akreditasi UDA oleh BAN-PT telah memicu keresahan yang signifikan di kalangan mahasiswa. Mereka khawatir mengenai kelangsungan pendidikan dan masa depan akademis mereka. Dalam situasi ini, banyak yang mulai mempertimbangkan untuk berpindah ke perguruan tinggi lain dan meminta dokumen yang diperlukan untuk proses tersebut.
Aksi yang digelar mencerminkan bahwa masalah ini belum menemukan titik terang di tingkat kampus. Ketegangan antara mahasiswa dan rektorat kian meningkat, terutama terkait dengan pembayaran uang kuliah dan pengurusan surat pindah.
Harapan untuk Solusi
Dengan mendatangi LLDIKTI, mahasiswa berharap mendapatkan penjelasan dan solusi terkait status pendidikan mereka. Mereka ingin memastikan hak-hak mereka sebagai mahasiswa UDA tidak terabaikan. Hingga saat ini, mahasiswa masih berusaha menyampaikan aspirasi dan menuntut keadilan terkait persoalan yang mereka hadapi.
Situasi di UDA menunjukkan kompleksitas masalah yang dihadapi mahasiswa, mulai dari pencabutan akreditasi, biaya yang tidak transparan, hingga ancaman sanksi dari pihak rektorat. Hal ini menuntut perhatian dan tindakan tegas dari semua pihak terkait agar hak-hak mahasiswa dapat terlindungi dan mereka dapat melanjutkan pendidikan dengan baik.
Langkah Selanjutnya bagi Mahasiswa
Mahasiswa di UDA kini berada dalam posisi yang sulit. Mereka harus memikirkan langkah terbaik untuk masa depan akademis mereka. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan oleh mahasiswa:
- Mencari informasi tentang universitas lain yang menawarkan program studi yang diinginkan.
- Memastikan persyaratan perpindahan kampus dan dokumen yang diperlukan.
- Berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk mendapatkan bantuan.
- Menjalin komunikasi dengan rekan-rekan mahasiswa dari universitas lain untuk berbagi pengalaman.
- Memperkuat solidaritas antar mahasiswa untuk memperjuangkan hak mereka.
Dengan langkah-langkah ini, mahasiswa UDA tidak hanya berusaha untuk melindungi masa depan mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka memiliki suara dan dapat berdiri untuk hak-hak mereka. Menghadapi tantangan ini, penting untuk tetap tenang dan fokus pada solusi yang konstruktif.
Kesimpulan Masalah Akreditasi UDA
Keputusan BAN-PT untuk mencabut akreditasi UDA membawa konsekuensi yang besar bagi mahasiswa. Mereka tidak hanya berurusan dengan potensi kehilangan tahun ajaran, tetapi juga dengan ketidakpastian mengenai biaya dan proses pindah kampus. Ketegangan antara mahasiswa dan pihak rektorat saat ini menunjukkan perlunya dialog yang lebih konstruktif dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan tinggi.
Keberanian mahasiswa untuk menuntut hak mereka patut diapresiasi, dan ini adalah momen penting bagi semua pihak untuk mendengarkan dan mencari solusi yang adil. Dengan harapan agar situasi ini dapat segera teratasi, mahasiswa UDA terus memperjuangkan hak-hak mereka dengan semangat yang tak padam.
➡️ Baca Juga: TASPEN Fasilitasi Akses Bukti Potong SPT 2025 bagi Penerima Manfaat Pensiun melalui TOOS
➡️ Baca Juga: Workshop Bekam Medis Mahasiswa FK UMP Menarik Antusiasme Tinggi dan Partisipasi Aktif
