K3 Proyek SPAM Mojolagres Diduga Tidak Memadai, DPRKPCK Jatim Mendapat Sorotan Tajam
Proyek pembangunan pipa transmisi baru dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mojolagres, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp9,92 miliar dari APBD Provinsi Jawa Timur, kini tengah menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan oleh dugaan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi proyek tersebut belum terlaksana dengan baik.
Dugaan Pelanggaran K3 di Proyek SPAM Mojolagres
Keprihatinan masyarakat mulai muncul setelah terungkap bahwa beberapa pekerja di lokasi proyek tidak tampak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap dan sesuai standar. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan terhadap proyek yang dibiayai oleh uang publik ini.
Proyek ini berada di bawah pengawasan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Provinsi Jawa Timur, dengan kontrak yang terdaftar sebagai nomor 000.3/116008/105.4/2026, ditandatangani pada 6 Juli 2026, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 175 hari kalender.
Pelaksana proyek ini adalah CV Nurdin Bersaudara, sedangkan PT Konindo Panorama Konsultan bertanggung jawab atas pengawasan teknis. Sayangnya, kondisi di lapangan menunjukkan adanya celah dalam pengawasan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap penggunaan APD yang seharusnya menjadi prioritas dalam setiap proyek konstruksi.
Pentingnya Pengawasan yang Ketat
Seorang sumber anonim menegaskan bahwa keadaan ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pihak pelaksana dan konsultan. “Meskipun pengawasan ada di tangan PT Konindo Panorama Konsultan, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Kepatuhan K3 dari pekerja CV Nurdin Bersaudara masih jauh dari harapan,” ungkapnya.
Menurut sumber tersebut, masalah keselamatan kerja tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab para pekerja. Kontraktor, pengawas, dan pejabat terkait juga memiliki peran vital dalam memastikan bahwa standar K3 diterapkan secara konsisten di lokasi proyek.
Dengan nilai proyek yang hampir mencapai Rp10 miliar, masyarakat berhak untuk mengetahui seberapa jauh standar keselamatan diterapkan selama setiap fase pekerjaan. “Dengan anggaran publik sebesar ini, K3 seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas,” tegas sumber tersebut.
Dia juga mempertanyakan peran Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di DPRKPCK Provinsi Jawa Timur dalam memastikan bahwa proyek dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Peran dan Tanggung Jawab dalam K3
Ia meminta agar pihak terkait tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. “Harus ada tindakan tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan. Fungsi konsultan pengawas harus dimaksimalkan, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Namun, dugaan lemahnya pengawasan ini masih perlu diklarifikasi dan diverifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, Azis Fachrudin, perwakilan pelaksana proyek, memberikan tanggapan mengenai isu penggunaan APD yang menjadi sorotan.
Tanggapan Pelaksana Proyek
Azis menjelaskan bahwa secara prinsip, semua pekerja diwajibkan untuk menggunakan APD. Namun, ia mengakui bahwa masih ada kendala, terutama terkait rendahnya kesadaran sebagian pekerja mengenai pentingnya keselamatan kerja. “Semua pekerja seharusnya menggunakan APD. Namun, di lapangan, ada yang merasa tidak nyaman dan menganggap APD dapat memperlambat pekerjaan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa pengalaman kerja yang dimiliki beberapa pekerja sering kali membuat mereka meremehkan potensi bahaya yang ada. Sebagai respons, pihak pelaksana berkomitmen untuk memperketat penerapan disiplin K3 di lokasi proyek.
“Kami akan memberikan peringatan atau tindakan disiplin bagi yang melanggar dan akan mengadakan safety talk setiap pagi untuk mengingatkan pentingnya penggunaan APD,” tegasnya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah K3 dalam proyek konstruksi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga berhubungan langsung dengan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar.
Harapan Masyarakat dan Tindakan Lanjutan
Sampai berita ini ditulis, DPRKPCK Provinsi Jawa Timur dan PT Konindo Panorama Konsultan belum memberikan pernyataan resmi mengenai dugaan lemahnya pengawasan ini. Publik kini menantikan langkah konkret dari pihak terkait untuk memastikan bahwa semua pekerja menggunakan APD sesuai dengan ketentuan dan standar keselamatan yang telah ditetapkan.
Media berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proyek SPAM Regional Mojolagres dengan objektivitas dan keseimbangan, termasuk menelusuri aspek pengawasan, penerapan K3, serta penggunaan anggaran proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Dengan perhatian yang lebih besar terhadap aspek keselamatan kerja, diharapkan proyek ini dapat berjalan sesuai dengan harapan tanpa mengabaikan keselamatan pekerja dan masyarakat di sekitarnya.
➡️ Baca Juga: Yayasan PPU Salurkan Puluhan Paket Sembako untuk Kaum Duafa dan Janda Jelang Idul Fitri
➡️ Baca Juga: PINDAD Salurkan 1.447 Paket Sembako untuk Masyarakat Selama Ramadhan
