5.999 Botol Miras Dimusnahkan, PMII Ciamis Tuntut Pertanggungjawaban Penindakan
Pemusnahan 5.999 botol minuman keras (miras) oleh Polres Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2026, mengundang banyak pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas tindakan penegakan hukum dalam memberantas peredaran barang ilegal. Di tengah upaya yang dilakukan, muncul suara dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses penindakan ini.
Pentingnya Data dan Transparansi dalam Penindakan Miras
Muhaemin, selaku Wakil Bendahara PC PMII Kabupaten Ciamis, menegaskan bahwa kepolisian harus membuka informasi mengenai data penindakan yang dilakukan. Ia meminta agar pihak kepolisian mengungkap jaringan pemasok miras dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pembiaran aktivitas ilegal oleh oknum aparat. Tuntutan ini penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas akan situasi yang terjadi.
Dalam pandangan Muhaemin, keberhasilan penertiban tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah botol yang dimusnahkan. Indikator keberhasilan harus mencakup aspek lebih luas, termasuk penangkapan pelaku dan pengungkapan jaringan yang terlibat dalam peredaran miras.
Indikator Keberhasilan yang Lebih Substantif
Masyarakat berhak mengetahui rincian mengenai berapa banyak tersangka yang ditangkap, berapa banyak jaringan yang berhasil dibongkar, dan seberapa banyak kasus yang berlanjut ke pengadilan. Muhaemin menegaskan bahwa angka pemusnahan yang tinggi tidak berarti banyak jika jaringan di baliknya tetap beroperasi tanpa gangguan.
- Jumlah tersangka yang ditangkap
- Jaringan pemasok yang berhasil diungkap
- Perkembangan kasus ke pengadilan
- Indikator dampak sosial dari penindakan
- Transparansi laporan dari kepolisian
Ia menyebutkan, “Botol yang dipecahkan hari ini bisa diganti esok hari,” menekankan bahwa tanpa tindakan yang lebih mendalam, operasi penertiban hanya akan menjadi seremonial tanpa dampak berarti.
Kritik terhadap Pola Pemberantasan Miras
Muhaemin juga mengingatkan bahwa publik perlu mendapatkan informasi yang lebih substantif terkait dengan kinerja penegakan hukum. Ia mempertanyakan seberapa banyak bandar yang berhasil ditangkap, berapa banyak pemasok yang diungkap, serta berapa banyak toko obat ilegal yang ditindak. Tanpa data ini, penilaian terhadap keberhasilan operasi akan menjadi bias dan tidak akurat.
“Angka 5.999 botol tidak berarti apa-apa jika jaringan di belakangnya tetap beroperasi dengan tenang,” ungkapnya, menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif harus mampu memutus rantai peredaran barang terlarang.
Kebutuhan akan Akuntabilitas dan Pengawasan Internal
Muhaemin mendesak Polres Ciamis untuk menyampaikan informasi yang terukur agar publik dapat melakukan evaluasi yang objektif terhadap hasil pemberantasan miras. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penegakan hukum, termasuk pengawasan internal yang dapat menindaklanjuti laporan-laporan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, kritiknya juga mencakup dugaan adanya oknum aparat yang membiarkan aktivitas ilegal berlangsung demi kepentingan pribadi. Menurutnya, dugaan ini merupakan isu serius yang harus ditangani dengan ketat, karena dapat merusak integritas penegakan hukum di Ciamis.
Dugaan Pembiaran oleh Oknum Aparat
Muhaemin menggambarkan situasi di mana penjual miras, pengedar obat terlarang, dan jaringan narkoba masih aktif beroperasi meskipun seharusnya mereka berada di bawah pengawasan aparat. Ia berkomentar, “Tidak ditutup, hanya dipungut. Tidak ditelusuri sampai ke akar, hanya ditagih secara berkala,” menunjukkan pola yang perlu diubah untuk menciptakan iklim hukum yang lebih baik.
Ia mengkritik bahwa jika dugaan pembiaran ini benar, maka yang terjadi bukanlah penegakan hukum yang sesungguhnya, melainkan pengelolaan pelanggaran hukum. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih besar terhadap efektivitas dan integritas kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
Pentingnya Verifikasi dan Transparansi
Pernyataan Muhaemin mengandung dugaan serius yang tentunya memerlukan verifikasi lebih lanjut. Ia mengakui bahwa pernyataannya tidak didukung oleh bukti konkret seperti nama anggota, dokumen transaksi, atau hasil pemeriksaan resmi yang dapat memastikan tudingan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk tidak menggeneralisasi atau mengambil kesimpulan tanpa bukti yang kuat.
Muhaemin juga menekankan bahwa pengawasan internal kepolisian harus mampu menangani laporan yang memiliki dasar, serta memeriksa setiap indikasi penyalahgunaan kewenangan dengan profesional. Proses pemeriksaan yang transparan akan melindungi anggota kepolisian yang bekerja dengan jujur dari stigma negatif yang mungkin muncul akibat dugaan yang tidak terverifikasi.
Peredaran Obat Keras dan Narkoba sebagai Isu Serius
Selain miras, Muhaemin juga menyoroti peredaran obat keras daftar G tanpa resep, narkotika, dan aktivitas ilegal lainnya yang mengancam keselamatan generasi muda di Ciamis. Ia menekankan bahwa dampak dari peredaran narkoba tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran hukum, tetapi juga pada keselamatan dan masa depan generasi muda.
Masalah ini berhubungan erat dengan lingkungan pendidikan, ketahanan keluarga, dan masa depan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menangani isu ini secara efektif.
Dalam konteks ini, Muhaemin berharap ada kerjasama yang erat antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda. Hanya dengan komitmen bersama, peredaran barang-barang ilegal dapat diminimalisir dan dampak negatifnya dapat diminalkan.
➡️ Baca Juga: Smartwatch baru bisa deteksi kanker stadium awal cuma dari detak jantung, hasil tes klinis 99% akurat
➡️ Baca Juga: DKP Kepri Serahkan E-BKP Gratis kepada 145 Nelayan Buru untuk Tingkatkan Produktivitas
